Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada
upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam
kehidupan nyata untuk mengem-balikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagaimanakah penegakan hukum
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polres
Kuantan Singingi ? Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai
pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ?
Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris)/
obvservational research yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun
kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan
kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Penegakan
hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi terhadap anak sebagai
pelaku tindak pidana pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu mulai dari tahap Penerimaan
Laporan/Pengaduan, Penyelidikan, Penyidikan, Diversi, Penyerahan Ke Kejaksaan,
Persidangan, dan Pelaksanaan Putusan. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan
Singingi adalah : Tidak Tersedia Penyidik Khusus Anak, Tidak Tersedia Penjara
Khusus Anak, Tidak Tersedia Psikolog, Harus Ada Pendamping Hukum Jika Pidana
Penjara Diatas 5 Tahun.