Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Polres
Kuantan Singingi, kepolisian melakukan berbagai tindakan dalam menangani kasus
penadahan. Tindak pidana penadahan sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena
perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan
yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia
menerima hasil kejahatanya. Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena
dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan. Bagaimana
penegakan hukum tindak pidana penadahan di Wilayah Hukum Polres Kuantan
Singingi? Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan di Wilayah Hukum
Polres Kuantan Singingi? Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum
sosiologis (empiris)/ obvservational research yakni dengan cara survey dimana peneliti
langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum
dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.
Adapun bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor
Kuantan Singingi terhadap pelaku tindak pidana penadahan yaitu dengan Tindakan
Represif. Adapun upaya Represif (penindakan) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor
Kuantan Singingi dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan mulai
dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,
keterangan saksi, sampai dengan penyerahan berkas perkara. Faktor penyebab
terjadinya Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi yaitu
tergiurnya dengan harga barang yang lebih murah karna untuk mencari keuntungan,
kurangnya kesadaran hukum moral, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya resiko
untuk tertangkap pihak yang berwajib, serta faktor ekonomi dan lingkungan.