Meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak, tidak hanya sebagai korban
tetapi juga sebagai pelaku. Persetubuhan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan
terhadap kesusilaan yang memiliki dampak serius terhadap perkembangan fisik dan
psikologis anak. Dalam perkembangan hukum, fenomena anak sebagai pelaku tindak
pidana membutuhkan perhatian khusus karena menyangkut aspek perlindungan,
pembinaan, dan keadilan yang seimbang. Negara telah mengatur sistem peradilan
pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (UU SPPA), namun dalam praktiknya masih dijumpai persoalan
pelaksanaan yang belum maksimal modus operandi, yang dilakukan oleh anak
sebagai pelaku dalam tindak pidana persetubuhan dalam Putusan No.
7/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Tlk, dalam pertimbangan hakim terhadap anak sebagai
pelaku dalam perkara tersebut, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, dengan menganalisis putusan
pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa modus operandi pelaku dilakukan melalui bujuk rayu dan ancaman
penyebaran video seksual terhadap korban. Majelis Hakim dalam putusannya
menjatuhkan pidana pembinaan terhadap pelaku anak, sesuai dengan prinsip keadilan
restoratif dalam UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) Namun,
terdapat kelemahan dalam aspek perlindungan terhadap korban karena tidak adanya
perintah rehabilitasi atau restitusi bagi korban, sehingga pertimbangan hukum hakim
dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang menyeluruh.