Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara yuridis tindak pidana
asusila yang dilakukan oleh lansia terhadap anak di lembaga pemasyarakatan (LAPAS)
kelas IIB Teluk kuantan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatanyuridis

sosiologis empiris, wawancara, dan observasi dengan menganalisa peraturan perundang-
undangan terakai tindak pidana asusila yang dilakukan lansia dan perlindungan anak

serta peran lapas sebagai tempat menjalankan pidana dan pembinaan. Hasil penelitian
menunjukan bahwa meskipun pelaku adalah lansia, tindak pidana asusila terhadap anak
tetap merupakan pelanggaran serius yang harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Faktor usia pelaku dapat menjadi pertimbangan dalam proses peradilan, namun tidak
menghapus unsur pidana. Penalitian ini juga menyoroti pentingnya pengwasan dan
pembinaan yang lebih ketat di dalam lapas untuk mencegah terjadinya tindak pidana
serupa di masa mendatang. Tindak pidana asusila merupakan salah satu bentuk
kejahatan yang memiliki dampak serius, terutama jika korbannya adalah anak-anak.
Fenomena keterlibatan lanjut usia (lansia) sebagai pelaku dalam tindak pidana ini
menjadi perhatian khusus, mengingat status usia pelaku yang secara umum
diasosiasikan dengan kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji aspek yuridis terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh lansia
terhadap anak, serta menganalisis penerapan hukum pidana dalam proses peradilan dan
pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan. Metode penelitian
yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan
studi dokumen, wawancara dengan petugas lapas, serta analisis putusan pengadilan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia tetap dapat dipidana penuh sebagaimana
pelaku lainnya, meskipun terdapat beberapa pertimbangan khusus seperti kondisi
kesehatan dan faktor psikologis. Dalam praktiknya, penerapan hukum terhadap lansia
pelaku tindak pidana asusila terhadap anak sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak,
namun masih ditemukan tantangan dalam aspek rehabilitasi dan perlakuan khusus di
dalam lapas. Penelitian ini merekomendasikan adanya kebijakan pemasyarakatan yang
lebih adaptif terhadap pelaku lansia tanpa mengurangi aspek keadilan bagi korban.