Anak merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran strategis sebagai
penerus cita-cita bangsa, sehingga pembinaan dan perlindungan terhadap anak
menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat. Namun, meningkatnya perilaku
menyimpang di kalangan anak menunjukkan lemahnya pengawasan keluarga dan
lingkungan sosial. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah tindak pidana
persetubuhan oleh anak terhadap anak, yang mencerminkan persoalan moral dan
sosial sekaligus menjadi tantangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan bagi
anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya
tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak serta mengkaji pertimbangan
majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak dalam perkara
Nomor 9/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk. Penelitian ini menggunakan pendekatan
hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis berdasarkan teori perlindungan anak
dan teori sistem peradilan pidana anak. Data diperoleh dari bahan hukum primer

berupa putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-
undangan dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan

sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana
persetubuhan oleh anak terhadap anak terjadi karena faktor bujuk rayu, tipu
muslihat, pengaruh lingkungan, serta lemahnya pendidikan moral dan pengawasan
orang tua. Majelis hakim dalam pertimbangannya berpedoman pada Pasal 81 ayat
(2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan
Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, dengan memperhatikan aspek yuridis, keadilan, dan kemanusiaan
bagi pelaku dan korban. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penjatuhan
pidana terhadap pelaku anak lebih menekankan asas pembinaan dan kepentingan
terbaik bagi anak guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa
mendatang.