Tinjauan Yuridis Praperadilan Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pelecehan
Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (Studi Putusan Nomor
2/Pid.Pra/2023/Pn Tlk) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penetapan
tersangka dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui
mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Penelitian difokuskan
pada dua permasalahan, yaitu bagaimana proses penetapan tersangka dari tahap
penyidikan sampai ke praperadilan, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam
memutus perkara praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Tlk. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa mekanisme praperadilan telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018. Namun, permohonan Pemohon tidak dapat
diterima karena Pemohon telah berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO),
sehingga kehilangan legal standing dalam mengajukan permohonan praperadilan.
Faktor utama dalam pertimbangan hakim adalah ketidakpatuhan Pemohon dalam
memenuhi panggilan penyidik dan pemenuhan syarat formil administrasi dalam
proses penyidikan. Oleh karena itu, praperadilan dalam perkara ini tidak memeriksa
substansi dugaan pelanggaran prosedur, melainkan hanya menilai aspek formil
permohonan.