Mencermati permasalahan tindak pidana pencurian buah sawit, khususnya di
Kecamatan Kuantan Mudik berdasarkan data dari Satuan Reserse Kriminal (Sat
Reskrim) Kepolisian Sektor (Polsek) Kuantan Mudik, bahwa tindakan pencurian buah
sawit ini masih belum teratasi dengan sepenuhnya ,Dengan kasus ini maka menjadi
suatu tuntutan bagi pihak kepolisian untuk mengantisipasinya dengan lebih optimal
untuk menanggulangi pencurian sawit tersebut belumlah berjalan dengan maksimal.
Masalah pokok penelitian adalah bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana
pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, dan
Apa hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit
diwilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Mudik. Metode penelitian berjenis
penelitian hukum observasional research atau turun langsung kelapangan (survey),
Sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu Penulis menggambarkan secara jelas dan
terperinci terkait masalah yang akan diteliti. Tindak pidana pencurian buah kelapa sawit
di Kecamatan Kuantan Mudik masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi.
Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kuantan Mudik meliputi
langkah pre-emtif, preventif, dan represif. Upaya Pre-emtif Pihak kepolisian melakukan
pendekatan awal untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Upaya Preventif:
Tindakan pencegahan dilakukan melalui patroli rutin di area-area rawan, penerangan
yang memadai, pembangunan pagar pembatas, peningkatan frekuensi patroli oleh
petugas keamanan, serta keterlibatan aktif masyarakat melalui sosialisasi hukum dan
pemberdayaan mereka untuk turut menjaga kebun. Upaya Represif: Aparat penegak
hukum menindak tegas para pelaku kejahatan dengan menegakkan supremasi hukum
dan memberikan efek jera kepada masyarakat. Namun, terdapat hambatan dalam
penanggulangan tindak pidana pencurian buah sawit, antara lain fasilitas yang kurang
memadai, jarak yang jauh antara Polsek dan pos pengawasan, infrastruktur jalan yang
tidak memadai, serta anggaran yang terbatas. Keterbatasan ini menyulitkan akses
menuju tempat rawan pencurian dan menghambat efektivitas penegakan hukum.