Indonesia adalah negara hukum, dimana dalam penyelenggaran pemerintahannya
berdasarkan hukum. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan
kejahatan yang sangat berat dimana akibat dari kejahatan tersebut bukan hanya
melukai fisik saja akan tetapi juga melukai mental dan psikis yang memerlukan
waktu yang lama untuk memulihkan dirinya dari trauma akibat perbuatan
tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan
Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak
di Kabupaten Kuantan Singingi, dan Apa Modus Operandi pelaku tindak pidana
persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Kuantan Singingi. Pada penulisan ini,
penulis menggunakan jenis penelitian yaitu Metode Penelitian normatif yang
dilakukan dengan studi kepustakaan, mengkaji tentang putusan-putusan atau
penelitian terdahulu, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mengacu pada penelitian
yang telah dilakukan pada Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Tlk Dalam hal ini,
pihak Majelis Hakim sudah mempertimbangkan semua unsur hukum yang ada
berkaitan dengan perkara ini, Hakim pun mempertimbangkan hal-hal yang
memberatkan, di antaranya si pelaku adalah ayah tiri korban, melakukan
perbuatan tersebut secara berulang kali, dan dampak trauma berat pada korban.
Hakim juga memperhatikan faktor lain yang sedikit meringankan di mana
terdakwa sudah mengakui perbuatan dan sebelumnya tidak dikenai pidana.
Pemberian Sanksi Pidana Dari sini terdakwa dikenakan sanksi berupa pidana
penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar)
subsider kurungan selama 3 (tiga) bulan. Modus Operandi pelaku tindak pidana
persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu: 1.) Rayuan
atau bujuk rayu 2.) Pemberian hadiah atau uang. 3.) Pemanfaatan relasi dekat. 4.)
Ancaman kekerasan. 5.) Pemanfaatan media digital. 6.) Pemanfaatan waktu luang.