Pornografi merupakan isu yang mendapat kritik sosial karena dianggap melanggar
norma kesusilaan dan berdampak negatif, termasuk pada anak-anak. Hukum Indonesia
melarang segala bentuk pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 281, 282, dan 533
KUHP, serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dan UU Pornografi. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1)Bagaimana Proses Penegakan Hukum
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan
Singingi dan 2)Apa Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris observasional dengan
pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi pada Kepolisian Resor
Kuantan Singingi, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum meliputi tahap
penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan. Secara umum, proses tersebut telah
dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan upaya aparat
dalam mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat.