Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1

Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-
Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia. Rumusan masalah nya adalah Bagaimanakah Penerapan sanksi

pidana denda Pasal 285 ayat 1 dan kendala dalam menerapkan sanksi pidana pasal 285
ayat 1denda pada pelanggaran lalu lintas terhadap Pemakaian knalpot brong pada
Pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua di satuan lalu lintas Polres Kuantan
Singingi?. Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris)
merupakan salah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang
Penerapan Sanksi Pidana Denda Pada Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Kendaraan
Roda Dua Di Satuan Lalu Lintas Polres Kuansing. Jenis penelitian ini adalah
observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun
kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan
kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Penerapan
hukum dilakukan oleh satlantas polres kuansing dilakukan dengan menilang atau
menahan kendaraan ketika razia atau patrol rutin, kemudian berkas di limpahkan ke
kejaksaan dan di siding di pengadilan negeri, sedangkan kendalanya adalah tidak semua
polsek memilki unit lantas, kesadaran masyarakt dan kecepatan kendaraan pelaku
pemakai knalpot brong.