Sebagai suatu kejahatan, tindak pidana perdagangan orang juga merupakan bentuk pelanggaran
hak asasi manusia, karena pada kenyataannya korban dipaksa dan ditipu untuk masuk ke dalam
proses perdagangan orang dan merekapun dieksploitasi secara seksual oleh para pelaku dalam
rangka mewujudkan tujuannya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang bagaimana
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di kabupaten kuantan
singingi dan apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana perdagangan orang di kabupaten kuantan singingi. penelitian ini digolongkan dalam jenis
penelitian hukum sosiologis (empiris)/ observational research yakni dengan cara survey dimana
peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum
dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Proses
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan
Singingi yaitu sebagai berikut : Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Orang oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi berupa : Upaya Pencegahan
(Preventif), dan Upaya Penegakan Hukum (Represif) meliputi : Penerimaan Laporan/Aduan,
Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan dan Penahanan, dan Penyampaian berkas ke kejaksaan.
Selanjutnya Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh
Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi berupa : Penerimaan berkas dari kepolisian, Penelitian dan
Analisa Kasus, Penyusunan Dakwaan dan Pelimpahan ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya
Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pengadilan
Negeri Taluk Kuantan berupa : Penerimaan berkas dari kejaksaan, Proses persidangan di
pengadilan dan Tahap Putusan. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Kuantan Singingi yang penulis temukan dari
hasil penelitian yaitu : Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Perdagangan Orang bagi Kepolisian Resor Kuantan Singingi yaitu : Kurangnya bukti
kuat, Korban Enggan Melapor atau Bersaksi, Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana,
Adanya Jaringan Perdagangan Orang yang Terorganisir, Kurangnya Kesadaran dan Dukungan
Masyarakat, Peraturan dan Prosedur yang Kompleks. Lalu Faktor Penghambat Proses
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Kejaksaan Negeri
Kuantan Singingi yaitu : identifikasi korban, reintegrasi korban, kompleksitas modus operandi,
dan kesaksian korban. Sedangkan Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Pengadilan Negeri Taluk Kuantan yaitu :
kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, pembuktian yang sulit, restitusi korban yang
belum terpenuhi, kurangnya perlindungan korban dan minimnya data dan informasi.