Penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan kejahatan serius yang
berdampak besar terhadap masa depan generasi muda. Di Kabupaten Kuantan
Singingi, pada tahun 2024 tercatat adanya peningkatan kasus anak sebagai pelaku
penyalahgunaan narkotika, setelah sebelumnya tidak ditemukan kasus serupa dari
tahun 2021 hingga 2023. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap
implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya di tingkat
penyidikan oleh pihak kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua
rumusan masalah, yaitu: 1) bagaimana penerapan SPPA terhadap anak pelaku
penyalahgunaan narkotika di Polres Kuantan Singingi?, 2) apa saja hambatan
yang dihadapi dalam penerapannya?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara dengan aparat kepolisian, studi dokumen kasus, serta telaah
pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan SPPA di Polres Kuantan Singingi secara umum
telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, termasuk
pelaksanaan upaya diversi pada tahap penyidikan. Namun, dalam praktiknya
masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan fasilitas ramah anak,
kurangnya penyidik yang memiliki keahlian khusus menangani anak berhadapan
dengan hukum, serta pengaruh lingkungan sosial yang negatif terhadap anak.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Polres Kuantan Singingi
telah melaksanakan SPPA sesuai regulasi, namun diperlukan pembenahan dalam
aspek teknis, penguatan sumber daya manusia, dan peningkatan koordinasi lintas
lembaga guna optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak.