Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembuatan peraturan di Desa Jalur
Patah. Fungsi legislasi BPD meliputi prakarsa, pembahasan, persetujuan, dan
pemberian persetujuan atas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta
peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi
Ketua dan anggota BPD, Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat.
Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kelembagaan fungsi
legislasi BPD di Desa Jalur Patah telah berjalan dengan baik. Mekanisme
pembuatan peraturan dilaksanakan melalui musyawarah antara BPD dan
pemerintah desa, partisipasi anggota BPD dalam pembahasan perdes relatif aktif,
dan produk peraturan desa (RPJMDes, RKPDes, APBDes) dianggap sesuai
dengan kebutuhan masyarakat serta diterima oleh warga. Namun pelaksanaan
belum sepenuhnya optimal: inisiatif prakarsa peraturan lebih banyak berasal dari
pemerintah desa, kapasitas sumber daya manusia dan anggaran operasional BPD
terbatas, serta beberapa proses pembahasan belum bersifat mendalam. Oleh sebab
itu diperlukan peningkatan kapasitas anggota BPD dan dukungan sumber daya
agar kualitas produk hukum desa lebih optimal.