Tanah memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat, sehingga setiap
peralihan hak atas tanah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum untuk
menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya, banyak
transaksi jual beli tanah dilakukan secara di bawah tangan tanpa melibatkan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang menyebabkan sengketa dan berpotensi
menimbulkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam 1365 kitab
Undang-undang Hukum Perdata. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) apa
faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum pada (putusan nomor
32/Pdt.G/2022PN TLK), dan (2) bagaimana kedudukan SKGR dan Surat Jual Beli
Tanah sebagai dasar hukum pada kepemilikkan tanah pada (putusan nomor
32/Pdt.G/2022/PN TLK). Penelitian ini bertujuan utuk mengetahui fakor penyebab
terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH) yang terjadi dalam kasus jual beli tanah
pada putusan nomor 32/Pdt.G/2022/PN TLK, serta menganalisis kedudukan SKGR dan
Surat Jual Beli Tanah sebagai dasar hukum pada kepemilikkan tanah pada putusan
nomor 32/Pdt.G/2022/PN TLK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang didukung oleh bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
faktor utama penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum meliputi lemahnya
administrasi desa, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tidak adanya kepastian hak
atas kepemilikan tanah, serta kurangnya verifikasi dan pengawasan pemerintah. Hakim
dalam putusannya menyatakan bahwa SKGR memiliki kekuatan pembuktian yang lebih
tinggi karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan sah sebagai
bukti kepemilikan penggugat. Sementara itu, surat jual beli di bawah tangan dinyatakan
tidak sah karena tidak memenuhi syarat formal dan materiil dalam hukum.