Meningkatnya perkara perceraian di Pengadilan Agama, khususnya cerai gugat yang
berujung pada penjatuhan talak bain sughra. Talak bain sughra merupakan bentuk
perceraian dalam hukum Islam yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan
secara langsung tanpa adanya hak rujuk selama masa iddah, sehingga menimbulkan
implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak pasca perceraian. Dalam
praktiknya, perceraian seringkali disebabkan oleh pertengkaran terus-menerus,
kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidak harmonisan yang tidak dapat didamaikan
kembali. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus
perkara serta implikasi hukum yang timbul dari penjatuhan talak bain sughra. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode sosiologis dengan pendekatan kualitatif.
Data diperoleh melalui observasi,wawaancara, dan studi pustaka. Analisis data
dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan serta menghubungkannya dengan
peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, guna menilai kesesuaian
putusan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Tlk, hakim dalam
menjatuhkan putusan perceraian mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis.
Aspek yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan aspek non-yuridis meliputi
kondisi sosial, psikologis, dan fakta persidangan seperti perselisihan dan pertengkaran
terus-menerus yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk rukun kembali. Selain
itu, penjatuhan talak bain sughra memiliki implikasi hukum berupa putusnya hubungan
suami istri secara langsung tanpa hak rujuk, namun tetap memungkinkan untuk menikah
kembali dengan akad baru. Akibat hukum lainnya adalah berakhirnya hak dan
kewajiban suami istri, kecuali keajiban tertentu seperti nafkah iddah, mut’ah, serta
tanggung jawab terhadap anak yang tetap melekat pada kedua orang tua.