Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, namun dalam kondisi tertentu
hukum di Indonesia memberikan ruang bagi praktik poligami dengan syarat yang ketat
melalui izin Pengadilan. Fenomena poligami seringkali menimbulkan berbagai
persoalan hukum dan sosial, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas untuk menjamin
keadilan dan perlindungan hak isteri serta anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini
mengkaji mengenai prosedur izin poligami dan pertimbangan hakim dalam memberikan
izin poligami di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, khususnya dalam Putusan Nomor
107/Pdt.G/2024/PA.Tlk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui studi terhadap peraturan
perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan sebagai bahan
hukum utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur izin poligami telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam,
yang mensyaratkan adanya alasan yang sah, persetujuan isteri, serta kemampuan suami
untuk berlaku adil dan memenuhi kebutuhan keluarga. Pertimbangan Hakim dalam
mengabulkan permohonan didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat tersebut, tidak
adanya laranagam hukum, serta adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak isteri
dan anak. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang
mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik poligami.