Permasalahan mengenai pengalihan hak atas tanah suku masih sering terjadi dalam
masyarakat hukum adat, khususnya pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan
matrilineal. Salah satu sengketa tersebut terjadi di Desa Seberang Cengar, Kecamatan Kuantan
Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses
pengalihan hak atas tanah suku serta peran pemangku adat dalam menjaga dan melindungi hak
atas tanah suku di Desa Seberang Cengar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara,
observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tanah suku merupakan harta pusaka tinggi yang dimiliki secara
kolektif dan penguasaannya diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun.
Pengalihan hak atas tanah suku tidak dapat dilakukan secara bebas karena harus mengikuti
ketentuan hukum adat, terutama yang berkaitan dengan sistem kekerabatan matrilineal dan
anak kemenakan yang berhak mewarisi tanah tersebut. Selain itu, pemangku adat memiliki
peran penting dalam menjaga hak atas tanah suku melalui pengawasan, pemberian
pertimbangan adat, penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat, serta memastikan tanah
suku tetap berada dalam penguasaan anak kemenakan yang berhak sesuai ketentuan adat.
Dengan demikian, hukum adat masih memiliki kedudukan yang kuat dan relevan dalam
mengatur pengalihan hak serta menyelesaikan sengketa tanah suku di Desa Seberang Cengar.