Perjanjian kredit antara bank dan nasabah merupakan hubungan hukum yang
menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam pelaksanaannya, sering terjadi
wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban debitur sebagaimana telah
diperjanjikan. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Perkara Nomor
9/Pdt.G.S/2024/PN TLK mengenai sengketa wanprestasi antara Bank Rakyat Indonesia
(BRI) dengan nasabah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses
pembuktian yang dilakukan Bank BRI untuk membuktikan adanya wanprestasi yang
dilakukan oleh nasabah serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah
sebagai konsumen dalam perjanjian kredit pada perkara tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian wanprestasi yang dilakukan oleh Bank
BRI dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dalam
penyelesaian sengketa perjanjian kredit. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum
perjanjian dan hukum perbankan, serta menjadi referensi bagi perbankan, masyarakat,
dan akademisi dalam memahami penyelesaian sengketa wanprestasi.Metode penelitian

yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif-
analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan
melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Bank BRI berhasil membuktikan adanya wanprestasi melalui alat
bukti berupa perjanjian kredit, surat pengakuan utang, surat peringatan (somasi), data
tunggakan, serta dokumen pendukung lainnya yang menunjukkan bahwa debitur tidak
memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai isi perjanjian. Majelis hakim
menyatakan unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi. Namun demikian, permohonan
eksekusi terhadap jaminan tidak dapat dikabulkan karena objek jaminan berupa
sertifikat hak milik atas nama pihak ketiga yang tidak terikat sebagai penjamin dalam
perjanjian kredit. Putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum,
keadilan, dan perlindungan hukum, baik bagi kreditur maupun pihak ketiga yang
beritikad baik. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam
pengikatan jaminan agar sengketa serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.