Permasalahan pertanahan di Indonesia hingga saat ini masih sering menimbulkan
sengketa, khususnya terkait dengan bukti kepemilikan hak atas tanah. Keberadaan
Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang banyak digunakan oleh masyarakat
seringkali menimbulkan permasalahan hukum ketika dihadapkan dengan
Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum
lebih tinggi. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum. Urgensi
penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan pemahaman mengenai
kedudukan hukum SKGR dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia serta
bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dengan
adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana kekuatan Surat
Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam
kepemilikan hak atas tanah pada putusan No. 24/Pdt.G/2024/PN.Tlk? dan
bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada putusan No.
24/Pdt.G/2024/PN.Tlk?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual,
dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara dengan hakim di Pengadilan
Negeri. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan
yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Ganti
Rugi (SKGR) tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebagai bukti
kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya sebagai bukti penguasaan fisik.
Sebaliknya, Sertifikat Hak Milik (SHM) memiliki kekuatan hukum yang lebih
kuat karena diterbitkan melalui proses pendaftaran tanah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Dalam praktik peradilan, hakim lebih mengutamakan alat
bukti yang memiliki kekuatan hukum formal. Pertimbangan hakim dalam
memutus perkara didasarkan pada aspek yuridis, keadilan, dan kepastian hukum.
Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk segera mendaftarkan tanahnya guna
memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat.