Dalam kehidupan hukum dan sosial, identitas diri sangat penting karena berkaitan
dengan pengakuan hukum, pemenuhan hak, dan pelaksanaan kewajiban seseorang
sebagai subjek hukum. Nama sebagai bagian dari identitas berfungsi sebagai tanda
pengenal dalam berbagai dokumen resmi. Perbedaan nama dalam dokumen
kependudukan dapat menimbulkan permasalahan administratif dan hukum, sehingga
diperlukan mekanisme permohonan pergantian nama melalui pengadilan. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam
mengabulkan permohonan pergantian identitas/nama di Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan serta bagaimana implikasi dan kedudukan hak perdata pemohon. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim serta implikasi hukum dan
kedudukan hak perdata pemohon. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis
empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dan studi kepustakaan. Objek
penelitian adalah permohonan pergantian nama Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tlk. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dan
non yuridis. Secara yuridis, hakim menilai fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan
hukum yang berlaku. Secara non yuridis, dipertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan
itikad baik pemohon. Permohonan dikabulkan apabila alasan rasional, tidak
bertentangan dengan hukum, serta tidak merugikan pihak lain. Implikasinya adalah
memberikan kepastian hukum terhadap identitas pemohon dan menjadi dasar perubahan
data kependudukan. Kedudukan hak perdata pemohon menjadi lebih kuat karena telah
diakui secara sah oleh negara. Dengan demikian, pengadilan berperan penting dalam
menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan.