Penetapan wali adhal merupakan salah satu mekanisme hukum yang
diberikan kepada calon mempelai perempuan apabila wali nasab menolak atau
enggan menikahkannya tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum Islam.
Dengan rumusan masalah, bagaimana kedudukan dan konsep wali adhal dalam
hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana implikasi hukum
penetapan wali adhal terhadap pelaksanaan perkawinan pemohon? Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan konsep wali adhal dalam hukum
Islam dan Kompilasi Hukum Islam serta menganalisis implikasi hukum penetapan
wali adhal terhadap pelaksanaan perkawinan pemohon di Pengadilan Agama
Teluk Kuantan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
sosiologis (empiris) dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi,
dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan wali
dalam hukum Islam merupakan salah satu rukun penting dalam perkawinan,
namun kewenangan wali tidak bersifat mutlak. Apabila wali nasab menolak
menikahkan calon mempelai perempuan tanpa alasan syar'i yang dapat
dibenarkan, maka wali tersebut dapat dinyatakan sebagai wali adhal melalui
penetapan Pengadilan Agama sehingga kewenangan perwaliannya beralih kepada
wali hakim. Penetapan wali adhal memberikan implikasi hukum berupa adanya
kepastian hukum bagi pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan wali
hakim sesuai ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Selain itu,
mekanisme penetapan wali adhal memberikan perlindungan hukum terhadap hak
perempuan untuk menikah, tanpa menghilangkan penghormatan terhadap
kedudukan wali nasab sepanjang kewenangannya dijalankan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.