Perbuatan melawan hukum melibatkan hak-hak yang diakui oleh hukum, termasuk
tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut: hak pribadi (persoonlijkheidrechten),
hak kekayaan (vermogensrecht), dan hak-hak lainnya. Hak milik atas tanah, dengan
fungsi sosialnya, merupakan hak terkuat, turun-temurun, dan terpenuh yang dapat
dimiliki seseorang yang tinggal di tanah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum terhadap hak atas tanah dalam putusan
nomor 12/Pdt.G/2024/PN.Tlk serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan
gugatan penerbitan surat tanah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bentuk perbuatan melawan hukum yang terjadi serta menganalisis pertimbangan hakim
dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder
yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi
kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerbitan surat tanah oleh tergugat dan pejabat desa
memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak
orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, serta menimbulkan kerugian bagi
para penggugat yang telah lebih dahulu menguasai tanah tersebut secara sah.
Pertimbangan hakim dalam putusan didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, serta
ketentuan hukum yang berlaku. Hakim menilai bahwa penerbitan surat tanah
sebelumnya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain,
sehingga gugatan para penggugat dikabulkan.