Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penilaian,
pengungkapan, dan pelaporan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi dengan Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh
melalui wawancara dengan 6 (enam) narasumber, yaitu Kepala BPKAD, Kepala
Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Kepala Sub Bidang
Pengendalian dan Perubahan Status Aset, serta staf Bidang Akuntansi dan staf
Bidang Aset, yang dilengkapi dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2022-2024. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari 17 (tujuh belas) kriteria yang diteliti, 14 (empat belas)
kriteria telah sesuai dengan PSAP No. 07, sedangkan 3 (tiga) kriteria dinyatakan
tidak sesuai, yaitu penilaian aset tanpa bukti biaya perolehan yang masih bersifat
estimasi manual, pengungkapan mutasi dan rekonsiliasi aset antar-SKPD yang
belum berjalan konsisten sepanjang tahun, serta sistem pelaporan aset tetap
yang belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Secara umum, penerapan PSAP No. 07 pada BPKAD Kabupaten Kuantan
Singingi telah berjalan dengan baik dan turut mendukung capaian opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 tahun berturut-turut, namun masih
terdapat aspek yang perlu diperbaiki agar penerapannya lebih optimal.