Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya alih fungsi kawasan hutan produksi
terbatas menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal yang menimbulkan kerugian ekologis, sosial,
dan ekonomi serta bertentangan dengan ketentuan hukum kehutanan dan lingkungan hidup.
Permasalahan ini penting dikaji karena dalam praktik peradilan, tidak semua gugatan
perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan akibat kelemahan pembuktian. Adapun rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum dalam
perkara tersebut serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutusnya. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang terjadi serta
mengkaji pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur-unsur hukum yang relevan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data
yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif
dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan
pengadilan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tergugat secara yuridis memenuhi

unsur perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, namun gugatan ditolak oleh hakim karena tidak terpenuhinya pembuktian secara

sempurna, khususnya terkait hubungan kausalitas dan alat bukti, sehingga menunjukkan
bahwa aspek pembuktian sangat menentukan dalam perkara perbuatan melawan hukum di
bidang lingkungan hidup.