Perceraian merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang dapat
dialami oleh siapa saja, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang berstatus
sebagai narapidana. Kondisi warga binaan yang berstatus sebagai tergugat kerap
tidak dapat hadir dalam persidangan akibat keterbatasan fisik dan administratif
yang melekat pada dirinya, sehingga mengancam terpenuhinya hak keperdataan
warga binaan untuk membela kepentingannya di muka pengadilan. Penelitian ini
bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan
perkara gugatan perceraian terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Teluk Kuantan, dan apa saja kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkara
gugatan perceraian terhadap warga binaan secara prosedural telah sesuai dengan
ketentuan hukum acara perdata, mulai dari pengajuan gugatan, pemanggilan,
mediasi, pembuktian, hingga putusan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR. Kendala
yang ditemukan meliputi lemahnya koordinasi antara Pengadilan Agama dan
Lembaga Pemasyarakatan, keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas persidangan
jarak jauh, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia baik dari sisi warga
binaan maupun petugas Lapas