Negara Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, setiap tindak
tanduk warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku di negara
Indonesia. Begitu juga dengan pelaksanaan Tugas Kepala Desa. Dalam
melaksanakan tugasnya, Kepala Desa harus sesuai dengan Undang-Undang yang
mengaturnya.
Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan
tugas Kepala Desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan
Singingi dan Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Tugas Kepala
Desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas
Kepala Desa Sako berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Sako
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris,
dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data
di lengkapi dengan data primer dari hasil wawancara di lapangan, dan data
sekunder dari referrensi-referensi, sepertiPeraturan Perundang-Undangan,
penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil : pertama, Pelaksanaan tugas
Kepala Desa Sako sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yang terdapat dalam pasal 26 ayat (1) , tugas yang dilaksanakan oleh
Kepala Desa Sako adalah penyelenggaraan pemerintahan desa seperti
musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti semenisasi jalan di
beberapa titik, pembinaan masyarakat desa seperti pembinaan PKK tapi tidak
rutin dilakukan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang tidak ada dilaksanakan
tapi sudah ada dalam Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa. Kedua, Faktor-faktor
yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Sako adalah masih kurannya
partisipasi masyarakat Desa Sako dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah Desa Sako, bahkan ada pula yang acuh dan tidak mau tau, ditambah
lagi kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam Aparatur Desa Sako dan
kurangnya pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa
dan masyarakat serta kinerja aparatur desa oleh Kepala Desa dan masyarakat.