Penelitian ini diberi judul: "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 114 JO 112
UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI SATRESNARKOBA POLRES
KUANTAN SINGINGI". Dengan latar belakang,kasus tindak pidana narkotika yang masuk
di Polres Kuantan Singingi ada yang mengalami kenaikan dan juga penurunan tiap tahunnya.
Yang mana itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor intern maupun faktor
eksternal. Salah satu penyebab penyebaran narkotika yang terus saja bergulir karena transaksi
narkotika ini tidak ada putusnya. Padahal ancamannya sudah sangat jelas seperti yang diatur
dalam Pasal 114 dan 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang
mana ini menjadi perhatian bagi peneliti.Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
Bagaimana penerapan pasal 114 Jo 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika oleh penyidik pada proses penyidikan tindak pidana narkotika di Satresnarkoba
Polres Kuantan Singingi; dan Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak
pidana narkotika terhadap masih maraknya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres
Kuantan Singingi. Kesimpulan penelitian ini adalah: Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang dilakukan, Penerapan Pasal 114 Jo 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika Oleh Penyidik pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di
Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi, antara lain sebagai berikut: Banyak kasus tindak
pidana penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi yang
dikenakan sanksi pelanggaran Pasal 114 Jo 112, dimana selain adanya kegiatan transaksi jual
beli, tetapi juga terdapat unsur penguasaan/ atau penyediaan, dalam penerapan pasal 114
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini pada setiap kasus tindak pidana Narkotika yang
masuk di Polres Kuantan Singingi ini tidaklah ada yang murni dikenakan pasal 114 saja.
Dimana selalu saja juga dikaitkan dengan pasal penyerta lainnya. Yakni, pasal 112. Yang
merupakan secara tidak langsung dalam kegiatan transaksi narkotika tersebut tentu pelaku
juga menyediakan narkotika itu sendiri. Sehingga, dalam setiap kasus jual beli narkotika juga
dikenakan pasal 112 sebagai unsur penyediaan atau memiliki. Hal ini juga disebabkan pada
pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Narkotika ini sangat kompleks. Sehingga,
dalam suatu tindakan saja juga terlakukan tindakan lainnya, dan pada ancaman sanksi
pelanggaran yang dikenakan polisi kepada pelaku penyalahguna Narkotika ini pun bukan
semerta-merta sudah merupakan suatu keputusan yang final bagi tersangka. Sebab, keputusan
akhir untuk kasus tersebut tetap berada di tangan hakim di persidangan