Penelitian ini di latar belakangi untuk mengetahui bagaimana memproses sebuah tindak
pidana pemilihan umum studi kasus di Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi dengan
Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN TLK sebuah tindak pidana pemilihan umum yang
terjadi di wilayah hukum Kuantan Singingi pada tahun 2020 yang lalu, yaitu untuk
mengetahui peran bagaimana modus operandi pada tindak pidana pemilihan Kepala
Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam
memproses suatu tindak pidana yang berkaitan dengan pemilihan umum tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan
menelaah hukum dari studi kepustakaan, jurnal, makalah, dan lain-lain. Rumusan
masalah yang diangkat adalah : 1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pemilihan
sumum kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi putusan nomor :
189/Pid.Sus/2020/PN TLK? 2.Bagaimana pertimbangan hakim dalam penegakan
hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi putusan
nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK? Berdasarkan hasil penelitian dan ditarik
kesimpulan bahwa modus operandi pada tindak pidana pemilihan umum kepala daerah
di Kabupaten Kuantan Singingi putusan nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK ialah
dengan mengikuti acara kampaye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1
yaitu Andi Putra dan Suhardiman Amby ( pasangan calon bupati dan calon wakil bupati
) dan H. Sukarmis ( ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 ) dimana
terdakwa Ilut Bin Saleh mengikuti acara dendang randai dan ikut berjoget bersama
Suhardiman Amby dan H. Sukarmis dan terdakwa Ilut Bin Saleh mengacungkan 1 jari
yang mengisyaratkan dukungan kepada salah satu pasangan calon nomor urut 1 seolaholah memuat seperti membuat nomor urut 1 dan tindakan tersebut dapat
menguntungkan bagi pasangan calon nomor urut 1 dan merugikan pasangan calon lain,
dimana terdakwa Ilut Bin Saleh yang merupakan seorang Kepala Daerah yang
diharuskan bersikap netral terhadap semua pasangan calon. Sedangkan pertimbangan
hakim dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah di Kabupaten
Kuantan Singingi putusan nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN TLK ialah karena ada hal
sebagai berikut : hal yang memberatkan adalah terdakwa sebagi kepala desa harus
menjaga netralisasi dalam pilkada karena merupakan contoh bagi masyarakat dan hal
yang merikankan adalah terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, terdakwa tidak
berbelit-belit dalam persidangan dan terdakwa mengakui perbuatannya