ABSTRAK
Dalam mencapai cita-cita bangsa tidaklah merupakan suatu hal yang mudah.
Kenyataan menunjukkan bahwa didalam masyarakat banyak terjadi tindakan melawan
hukum dan merugikan keuangan Negara maupun merugikan kepentingan masyarakat
sendiri. Carut marut permasalahan kebangsaan diantaranya adalah korupsi, sampai
dewan masjid Indonesia mengatakan bahwa korupsi adalah penyakit kronis penyebab
kemiskinan bangsa Indonesia yang sampai kini belum ditemukan obat penangkalnya.
Disamping itu diberbagai negara, dipakai juga untuk menunjukan keadaan dan
perbuatan yang busuk. Korupsi juga banyak dikaitkan dengan ketidak jujuran
seseorang dibidang keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
Pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan Putusan Hakim Nomor : 48/Pid.Sus-
TPK/219/PN.Pbr tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Sako Kecamatan
Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan mengetahui kesesuaian pemidanaan yang
dijatuhkan oleh hakim dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mengenai tidak adanya
pengembalian kerugian Negara apakah berpengarus terhadap putusan tersebut.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deduktif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan dan
pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa
Terdakwah Andika terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum sendiri mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan
Subsidaritas dimana selain dakwaan primair juga ada dakwaan subsidair, dan hakim
sendiri memutuskan untuk mengadili pelaku dengan dakwaan subsidair yaitu Pasal 3
Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana