Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, sesuai
dengan fungsi penyidik Polri yaitu penyidikan, maka dalam pelaksanaan
fungsinya harus selalu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara
pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Adanya putusan pengadilan
yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
KUHAP sebenarnya telah mengakomodasikan perlindungan hak asasi manusia
yang dituangkan dalam banyak pasal sebagai hak-hak tersangka atau hak-hak
terdakwa secara memadai, akan tetapi dalam perjalanannya apa yang tersurat
dalam pasal-pasal di dalam KUHAP tersebut kurang ditaati dan dilaksanakan
dengan baik oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat penyidikan dan
penuntutan. Salah satu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan
negeri teluk kuantan dalam perkara tindak pidana korupsi Mark up pengadaan modul
eksperimen pembelajaran IPA sains SD berbasis digital interaktif pada Dinas
Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi tahun anggaran
2019. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah penggeladan dan penyitaan
nomor putusan 1 pid.pra/2020/PN TLK perkara sesuai dangan KUHAP ? dan
Bagaimana pertimbangan hakim nomor putusan 1 pid.pra/2020/PN TLK perkara
sesuai dangan KUHAP ? Untuk penulisan ini, penulis menggunakan metode
penelitian hukum sosiologis, sifat penelitian ini adalah observational research yakni
dengan cara survei. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dalam
melakukan penggeledahan terhadap rumah PEMOHON tidak mempunyai izin
dari Ketua Pengadilan negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan. Dalam keputusan hakim mengabulkan permohonan pradilan pemohon
untuk sebagian menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap
rumah pemohon adalah tidak sah. Memerintahkan termohon untuk segera
mengembalikan seluruh barang-barang yang disita dari rumah pemohon kepada
pemohon seketika dan Membebankan biaya perkara yang timbul kepada termohon
sejumlah nihil. Bahwa berdasarkan pertimbagan hakim ternyata tindakan
Pemohon dalam melakukan penyitaan tidak ditandatangani oleh Kepala Desa atau
Kepala Lingkungan dan 2 (dua) orang saksi dari lingkungan serta turunan berita
acara penyitaan tidak diserahkan kepada pemohon atau keluarganya.