Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan atau observasi, dimana data-data yang diambil merupakan hasil penelitian dari lapangan. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 61 orang, yaitu ketua BPD 1 orang, Kepala Desa 1 orang, anggota BPD 3 orang dan masyarakat Dusun II sebanyak 56 orang. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Lumbok Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu: 1) Sumber Daya Manusia (SDM), 2) Tingkat Pendidikan, 3) Masyarakat kurang memahami fungsi BPD, 4) Tidak ada sosialisasi dari Pemerintah Desa terkait dengan fungsi BPD, 5) Sarana dan Prasana.