Kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yaitu berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan. Yang menjadi permassalahan dalam penulisan ini yaitu Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah. Apa Faktor Penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian sektor kuantan tengah. Untuk penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan cara survei, dengan metode purposive sampling. Dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah melakukan tindakan Preventif yaitu mengupayakan perdamaian atau mediasi kepada para pihak dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada pihak yang bermasalah dan mensosialisasikan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan Represif seperti Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Penyerahan Berkas perkara. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah yaitu Faktor Peraturan Perundang-undangan, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasaran.