Penyakit masyarakat atau dengan kata lain penyakit sosial masyarakat merupakan berbagai bentuk perbuatan yang merupakan Penyakit Masyarakat telah meresahkan, mengganggu ketentraman dan ketertiban, yang tidak sesuai dengan aturan agama, adat dan tata krama kesopanan. Suatu keadaan yang dianggap tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, adat istiadat, kebiasaan dan norma agama. Permasalahan penyakit masyarakat tentunya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Yang menadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanan Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di Kabupaten Kuantan Singingi. Serta apa saja apasaja faktor yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis lakukan, tidak hanya didasarkan pada penelitian kepustakaan saja. Lokasi penelitian di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Ilmplementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat (pekat) Di Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan cukup baik, secara Preventif dan Represif. Upaya preventif prostitusi dan miras dilakukan dalam bentuk patroli, sosialisasi dan himbauan, seperti pada warung remang-remang penginapan dan tempat yang terindikasi. Bentuk himbauan yang dilakukan oleh satpol pp berupa kampanye sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait. Satpol pp juga dapat mengadakan razia dan operasi pekat bersama instansi terkait untuk menanggulangi aktifitas tersebut. Upaya Represif, Upaya represif terhadap tindak prostitusi mencakup berbagai tindakan penegakan hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan praktik prostitusi. Upaya Represif terhadap Miras dapat mencakup berbagai tindakan penegakan hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Termasuk tindakan seperti penegakan larangan penjualan miras kepada mereka yang dibawah usia legal, penindakan terhadap produsen dan pengecer miras illegal. Dan faktor penghambatnya seperti, bocornya informasi razia, kurangnya kesadaran masyarakat, lokasi yang sulit untuk dijangkau, kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dan tidak adanya panti rehabilitasi.