Perkawinan Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Untuk poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diperbarui dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur
izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
dan Pertimbangan Hakim tentang Putusan Poligami yang dilakukan oleh Pegawai
Negeri Sipil. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Prosedur izin
poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pertimbangan Hakim tentang Putusan
izin poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini
menggunakan metode Sosiologis yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan
perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dalam hukum. Poligami yang
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil harus sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.