Gajah adalah salah satu jenis satwa yang memiliki kepekaan yang sebagian
besar berada di dalam kawasan hutan. Gajah sangat membutuhkan keberadaan hutan
sebagai tempat hidup, berlindung, dan berkembang biak. Permasalahan dalam penelitian
ini adalah Bagaimana perlindungan hukum satwa liar yang dilindungi dalam
Perundang-undangan di Indonesia Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Tlk, dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap
Konservasi Sumber Daya Alam Turut Serta Menyimpan Bagian Tubuh Satwa Liar
Yang Dilindungi pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor
49/Pid.B/LH/2022/PN Tlk. Untuk penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian
hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi
terhadap norma-norma hukum yang ada, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum satwa liar
yang dilindungi dalam Perundang-undangan di Indonesia Studi Putusan Pengadilan
Negeri Teluk Kuantan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Tlk, yaitu Perlindungan hukum
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan
yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya
pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud

untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-
batasan dalam melakukan sutu kewajiban. b) Perlindungan Hukum Represif merupakan

perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang
diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dan
Pertimbangan hakim terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Turut Serta Menyimpan
Bagian Tubuh Satwa Liar Yang Dilindungi Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Tlk, ada 2 (dua) yaitu : (1) Pertimbangan
Yuridis di antaranya adalah pertimbangan hakim berdasarkan putusannya pada
ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. (2) Pertimbangan yang bersifat
Non Yuridis perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
meringankan pada para Terdakwa.