Dalam kehidupan bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang
dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya gesekan kepentingan. Salah
satu kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok adalah tindak pidana penggelapan.
Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena
hanya berdasarkan rasa percaya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana modus
operandi tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda 2 (dua) studi kasus putusan
nomor 71/Pid.B/2021/PN Tlk, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana
penggelapan kendaraan bermotor roda 2 (dua) studi kasus putusan nomor 71/Pid.B/2021/PN
Tlk. Untuk penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu
menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan
pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para serjana, kemudian penelitian ini
bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa
modus operandi yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana penggelapan, diantaranya
dengan modus meminjam, modus ingin memiliki kendaraan bermotor roda dua, dan dengan cara
menggadaikan. Selanjutnya pertimbangan hakim dalam tindak pidana penggelapan pada
putusan nomor 71/Pid.B/2021/PN Tlk terdiri dari 2 (dua), yaitu pertimbangan yuridis dan
pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis antara lain dakwaan dari Jaksa Penuntut
Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diperoleh, dan Pasal 372
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penggelapan. Sedangkan
pertimbangan non yuridis antara keadaan terdakwa, yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan
rohani, serta menimbang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.