INDRIANTI, - (2021) TINJAUAN YURIDIS PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYUSUN APBDes DESA BUKIT RAYA KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Diploma thesis, Universitas Islam Kuantan Singingi.
![[thumbnail of SKRIPSI INDRIANTI_160408021_ILMU HUKUM.pdf]](http://repository.uniks.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
SKRIPSI INDRIANTI_160408021_ILMU HUKUM.pdf - Other
Download (1MB)
Abstract
Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah
daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan
terendah adalah desa atau kelurahan.Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah
merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang
langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.Adapun yang menjadi rumusan
masalah yaitu Bagaimana Peran BPD desa Bukit Raya dalam proses penyusunan
APBDes di Desa Bukit Raya kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan
Singingi dan Apa saja faktor penghambat BPD Desa Bukit Raya Dalam proses
penyusunan APBDes di Desa Bukit Raya kecamatan Singingi Hilir Kabupaten
Kuantan Singingi.Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Peran BPD desa
Bukit Raya Dalam proses penyusunan APBDes di Desa Bukit Raya Kecamatan
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan Untuk mengetahui faktor
penghambat BPD Desa Bukit Raya Dalam proses penyusunan APBDes di Desa
Bukit Raya kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.Metode yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian HukumSosiologis (Empiris),
dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data
di lengkapi dengan data primer dari hasil wawancara di lapangan, dan data
sekunder dari referensi-referensi, seperti Peraturan Perundang-Undangan,
penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif.
Berdasarkan
penelitian
ini
diperoleh
hasil:
pertama, Peran Badan
Permusyawaratan Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir dalam menyusun
Peraturan Desa bersama Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa belum berjalan dengan baik sebagai mana mestinya,
karena berdasarkan dari hasil wawancara dan data yang penulis dapat BPD Desa
Bukit Raya belum melakukan peran atau tugas sesuai yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 yaitu Membahas dan menyepakati
Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Kedua, Factor penghambat Peran BPD Desa Bukit Raya Dalam Proses
Penyusunan Apbdes Di Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten
Kuantan Singingiyaitu yang pertama, masyarakat yang menjadikan segala
keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk pelaksanaan.
Pertisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupundalam pelaksanaan
suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPDdan yang
kedua, Pola Hubungan kerja Sama dengan Pemerintah Desa yaitu antara BPD dan
Perangkat Desa.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Pengetahuan Sosial > Administrasi Negara dan ilmu Kemiliteran |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Unnamed user with email pustakauniks@gmail.com |
Date Deposited: | 28 Aug 2025 07:22 |
Last Modified: | 28 Aug 2025 07:22 |
URI: | http://repository.uniks.ac.id/id/eprint/869 |