Negara Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, setiap tindak
tanduk warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku di negara
Indonesia. Negara Indonesia memakai azas Desentralisasi yaitu pembagian
kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan
pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi dan Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan
Tugas Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
di Kabupaten Kuantan Singingi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi dan Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan
Tugas Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
di Kabupaten Kuantan Singingi.
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris,
dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data
di lengkapi dengan data primer dari hasil wawancara di lapangan, dan data
sekunder dari referensi-referensi, seperti Peraturan Perundang-Undangan,
penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil: pertama, Pelaksanaan
pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh badan pendapatan daerah kabupaten
kuantan singingi sudah cukup baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yakni dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, selanjutnya dalam penentuan
besaran pajak dan penghitungan pajak juga sudah sesuai dengan peraturan yang
berlaku, dalam tata cara pemungutan mulai di keluarkan SPPT oleh Bupati
(Bapenda) di teruskan ke Camat, Lalu Camat meneruskan ke Juru Pungut Desa/
Kelurahan, di sini kendala yang terlihat, juru pungut di perdesaan/ kelurahan tidak
bertindak dalam menyampaikan SPPT, di iringi dengan kurangnya kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak, sehingga pajak bumi dan bangunan tidak
terlaksana dengan baik, ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak
membayar pajak berdasarkan data WP (Wajib Pajak) yang ada di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Kedua, Faktor-faktor yang
menghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah kurangnya kesadaran
wajib pajak untuk membayar pajak, ditambah lagi kurangnya sumber daya
manusia di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bagian
Pemungutan yang berjumlah hanya 6 (enam) orang dengan 15 Kecamatan, 11
Kelurahan dan 218 Desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.