Pemekaran desa adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat
provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru
untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6
tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan yang diperintahkan
Undang-Undang Desa harus berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan
Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Faktor-faktor pendukung desa yaitu berupa, partisipasi dan tindakan proaktif
masyarakat, terpenuhi unsur pemekaran, aspirasi masyarakat, pandangan aparat
pemerintah serta suasana kondusif dan Faktor-faktor penghambat desa yaitu
berupa peningkatan pendidikan, pemerataan pembangunan, a. Percepatan
pembangunan secara optimal, b. Fokus pengembangan wilayah tertinggal dan
terpencil, c. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan, d. Menyeimbangkan
pertumbuhan pembangunan, e. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi,
Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.