Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara terus ditingkatkan terutama yang
berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman pada masyarakat
serta kemampuan professional dan kesejahteraan aparat sangat diperhatikan dalam
menunjang pelaksanaan tugas dalam Undang –undang No 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No 53
Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri. Berdasarkan data yang diperoleh
penulis dilapangan, banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan
oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara terhadap tugasnya pada Dinas Pertanian
Kabupaten Kuansing tetapi tidak mendapatkan penegakan hukuman disiplin, serta
meskipun sudah ditegakkan aturan disiplin namun tidak sesuai dengan amanah
peraturan perundang-undangan yang mengatur hukuman disiplin Aparatur Sipil
Negara. Berdasarkan permasalahan di atas maka diperoleh rumusan masalah : (1)
Bagaimanakah Implementasi hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas
Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; (2) Apa saja faktor penghambat atas
penegakan hukuman disiplin PegawaiNegeri di Kantor Dinas Pertanian
Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode observasi research dengan data primer yang diperoleh dari
responden secara langsung, dan data sekunder berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan
metode penelitian yang dilaksanakan, maka diperoleh hasil penelitian yaitu
implementasi penegakan hukum disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara maksimal,
masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukuman disiplin tersebut di
lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak ditindak
lanjuti secara tegas dan Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya
penegakan hukuman disiplin dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan
Singingi adalah diantaranya ; Kurangnya sarana dan prasarana, Masih rendahnya
kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas,
Kurangnya perangkat peraturan kedisiplinan, Kurangnya sistem pengawasan,
serta banyaknya pegawai yang berkilah apabila dilakukan pemeriksaan.