Negara Indonesia merupakan negara hukum. Setiap perbuatan yang
melanggar hukum ada sanksi yang mengikatnya. Kasus pelanggaran yang paling
banyak di Indonesia sekarang adalah korupsi. Bukan hanya dikalangan pejabat
pemerintahan bahkan penegak hukum sekalipun terjerat kasus korupsi. Di
Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Desa Bandar Alai Kecamatan Kuantan
Tegah mendirikan sebuah Organisasi yang di beri nama Kelompok Tani Pemuda
Tani Sepakat Desa Bandar Alai, yang di dalamnya terdapat kasus korupsi yang
dilakukan oleh pejabat pelaksana di dalamnya.
Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana pertimbangan
hakim dalam mengambil keputusan dalam tindak pidana korupsi cetak sawah di
Kabupaten Kuantan Singingi dan Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam
tindak pidana korupsi cetak sawah di Kabupaten Kuantan Singingi
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu
pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep,
serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadilan tindak pidana
korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil: pertama, Bahwa Pertimbangan
Hakim Dalam Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Cetak
Sawah) berdasarkan pasal 197 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, syarat-syarat
tersebut dimuat dalam sebuah putusan dan suatu putusan hakim ada beberapa hal
yang harus di muat. Kedua, penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi
(Cetak Sawah) di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan penerapan sanksi
yang terdapat dalam putusan NO. 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, yang mengadili
dalam poin kedua bahwa Hakim “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”,
telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 424 KUHAP dan pasal 2 Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.