Harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan istri selama
berlangsungnya perkawinan yang penggunaannya dilakukan untuk kepentingan
bersama dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, pembagian harta bersama
setelah perceraian sering menimbulkan sengketa antara para pihak, terutama
apabila pembagian tersebut tidak dilakukan secara sama rata. Salah satu perkara
mengenai pembagian harta bersama terdapat dalamPerkaraNomor
263/Pdt.G/2024/PA.Tlk di Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang diselesaikan
melalui Akta Perdamaian.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
pembagian harta bersama dan bagaimana pertimbangan hakim dalam
PerkaraNomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tlk. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan
perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil wawancara di Pengadilan
Agama Teluk Kuantan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi
kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dalam perkara
tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan perdamaian antara para pihak melalui
proses mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Pembagian harta bersama
tidak dilakukan secara sama rata sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi
Hukum Islam, melainkan mempertimbangkan kondisi para pihak, kontribusi istri
sebagai ibu rumah tangga, kemampuan ekonomi suami, serta kesediaan suami
menanggung hutang bersama. Pertimbangan hakim dalam perkara ini terdiri dari
pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis hakim berpedoman pada
ketentuan Pasal 154 RBg, Perma Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1320 dan Pasal
1338 KUHPerdata, serta ketentuan mengenai harta bersama dalam Kompilasi
Hukum Islam. Sementara secara non yuridis hakim mempertimbangkan aspek
keadilan, kondisi ekonomi para pihak, dan asas perdamaian serta
kekeluargaan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa
hakim dalam perkara ini lebih mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan
kesepakatan para pihak dibandingkan pembagian harta bersama secara mutlak
setengah bagian.